Bentuk Lahan Asal Struktural

A. Perkembangan Kehidupan Bangsa Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

Sebagai negara yang baru merdeka adalah wajar apabila semua belum bisa tertata rapi. Untuk itu, para pemimpin nasional Indonesia pun berupaya keras mengatasi keadaan tersebut. Berikut kehidupan di bidang politik, ekonomi, militer, dan sosial budaya pada masa awal kemerdekaan.

1. Kehidupan di Bidang Politik

Pasca Proklamasi Kemerdekaan, negara Indonesia yang telah terbentuk belum memiliki pemerintahan yang berdaulat sebagaimana yang dipersyaratkan secara konstitusif oleh Konvensi Montevidio 1938 (rakyat, wilayah, dna pemerintahan yang berdaulat). Persyaratan lain, tetapi tidak mutlak adalah persyaratan deklaratif berupa pengakuan dari negara lain. Oleh karena itu, pemimpin nasional Indonesia segera memanfaatkan PPKI (lembaga resmi yang masih ada) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. PPKI pun segera melakukan persidangan-persidangan dan menghasilkan keputusan sebagai berikut.

a. Pengesahan UUD dan Pembentukan Lembaga Kepresidenan

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melakukan sidang pleno yang menghasilkan keputusan penting sebagai berikut.

1) Mengesahkan UUD 1945.

2) Penetapan Presiden dan Wakil Presiden RI.

3) Perlunya pembentukan suatu Komite Nasional sebelum MPR dan DPR terbentuk.

b. Pembentukan Susunan Birokrasi Indonesia

PPKI menggelar sidang pleno lanjutan pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada sidang pleno kali ini, PPKI membahas tentang susunan kementerian dan pembagian wilayah negara. Berdasarkan laporan panitia kecil, maka sidang pleno PPKI menyepakati 12 menteri yang memimpin departemen dan empat menteri negara. Selanjutnya, sidang pleno PPKI memutuskan untuk membagi wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi.

c. Pembentukan Komite Nasional dan Perkembangannya

Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan persidangan pleno yang salah satu keputusan sidangnya adalah terbentuknya Komite Nasional Indonesia (KNI). Badan ini berfungsi sebagai DPR sebelum pemilu diselenggarakan. KNI terdiri atas Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berkedudukan di Jakarta dan Komite Nasional Indonesia Daerah di tiap-tiap provinsi.

2. Kehidupan di Bidang Militer

Presiden Seokarno mengumumkan berdirinya Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang segera ditindaklanjuti dengan pembentukan BKR Pusat dan BKR Daerah. Meskipun bukan angkatan perang, BKR diperkuat unsur-unsur dari Peta, Heiho, Seinendan, dan Keibodan.

Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Urip Sumohardjo ditunjuk sebagai Kepala Staf TKR dengan pangkat Letnan Jenderal, sedangkan Supriyadi tokoh perlawanan Peta di Blitar ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat.

Pada tanggal 18 Desmber 1945, Kolonel Soedirman (Komandan Divisi V Banyumas) dilantik menjadi pemimpin TKR dengan pangkat Jenderal. Sejak saat itu, Jenderal Soedirman melakukan pembenahan organisasi sehingga TKR berganti nama beberapa kali.

3. Kehidupan di Bidang Ekonomi

Keadaan ekonomi di Indoensia pada akhir kekuasaaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Faktor penyebabnya di antaranya adalah blokasi ekonomi dari Belanda, kekosongan kas negara (pajak dan bea masuk tidak ada, sementara pengeluaran tetap tinggi), adanya inflasi akibat beredarnya tiga mata uang sekaligus di wilayah RI (mata uang pemerintahan Hindia Belanda, mata uang Jepang, dan mata uang de Javasche Bank).

Mulai Februari 1946, pemerintah memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak diantaranya dengan cara sebagai berikut.

a. Penggunaan Oeang Republik Indonesia (ORI)

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah RI mengeluarkan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai mata uang pengganti mata uang asing yang beredar di Indonesia.

b. Pinjaman Nasional

Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Pinjaman Nasional akan dibayarkan kembali selama jangka waktu 40 tahun. Besar pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp 1.000.000.000,00. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sebesar Rp 500.000.000,00. Sukses yang dicapai ini menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah RI.

c. Konferensi Ekonomi, Februari 1946

Konferensi Ekonomi dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Ir. Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti produksi dan distribusi pangan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan.

4. Kehidupan di Bidang Sosial dan Budaya

Dalam bidang sosial, pemerintah menghapus segala bentuk diskriminasi, baik struktur sosial masyarakat zaman Belanda maupun struktur sosial masyarakat zaman Jepang. Sejak Indonesia merdeka, diskriminasi tersebut dihapus. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah mendirikan semacam sekolah mulai Pendidikan Rendah (Sekolah Rakyat 6 tahun), Pendidikan Umum (SMP-SLTA), Pendidikan Kejuruan, serta mendirikan Pendidikan Tinggi. Selain itu, penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional terus digalakkan. Dalam bidang sastra, lahir angkatan 45 yang dipelopori Chairil Anwar. Dalam seni musik, lahir komponis-komponis berbakat yang menciptakan lagu-lagu bertema nasionalisme.

B. Perkembangan Kehidupan Bangsa Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. UUD Sementara 1950 (UUD 1950) adalah konstitusi yang menjadi landasan kehidupan bangsa Indonesia setelah kembali ke bentuk negara kesatuan. Sayangnya, pemakaian UUD Sementara 1950 menimbulkan dampak kurang menguntungkan dalam segenap aspek kehidupan bangsa Indonesia.

1. Kehidupan Politik

Pada masa berlakunya UUDS 1950 bangsa Indonesia melaksanakan sistem demokrasi liberal atau parlementer yang dibentuk atas dasar demokrasi multipartai. Kondisi politik yang terjadi selama masa pelaksanaan demokrasi liberal adalah sebagai berikut.

a. Pergantian Kabinet

Ketidakstabilan politik diwarnai jatuh bangunnya kabinet karena setiap partai tidak mempunyai sikap saling percaya. Sebagai bukti dapat dilihat dari serentetan pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat, yaitu Kabinet Moh. Natsir (September 1950 - April 1951); Kabinet Sukiman (April 1951 - Juni 1952); Kabinet Wilopo (April 1952 - Juli 1953); Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953 - Agustus 1955); Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 - Maret 1956); Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 - April 1957); dan Kabinet Juanda atau Kabinet Karya (April 1957 - Juli 1959).

b. Pelaksanaan Politik Luar Negeri

Politik luar negeri Indonesia semakin mantap setelah diterima sebagai anggota PBB ke-60 (27 Desember 1950). Sumbangan positif Indonesia dalam dunia internasional salah satunya adalah ikut dikirimkannya tentara Indonesia dalam United Nations Amergency Forces (UNEF) untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah. Pasukan ini diberi nama Kontingen Garuda I dan diberangkatkan  Januari 1957.

c. Konferensi Asia Afrika (KAA)

Salah satu peran serta Indonesia dalam menjalankan politik bebas aktif adalah dengan memprakasai dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tanggal 8-24 April 1955.

d. Pemilihan Umum

Persiapan pemilu telah dirintis pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I dengan membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) pada tanggal 4 November 1953 yang dipimpin oleh S. Hadikusumo. PPI menetapkan bahwa pelaksanaan pemilu berlangsung dalam dua tahap berikut.

1) Persiapan pertama pemilu berlangsung diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR (272 orang).

2) Tahap kedua pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante (lembaga pembuat UUD).

Hasil pemilu 1955 menunjukkan adanya empat partai besar yang mendapatkan perolehan kursi terbanyak, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI.

e. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 hari Minggu di Istana Merdeka Jakarta mengeluarkan keputusan yang dikenal dengan nama Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya adalah pembubaran Konstituante; berlakunya UUD 1945; akan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

2. Kehidupan Ekonomi

Dengan demikian, amsalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah Indonesia adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Sementara masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi diantaranya sebagai berikut.

a. Kebijakan Gunting Sjarifuddin berupa pemotongan nilai mata uang.

b. Kabinet Sukiman berupaya memperbaiki keadaan ekonomi nasional dengan menasionalisasi De Javasche Bank yang kemudian dijadikan sebagai Bank Indonesia. Kabinet Sukiman juga memberlakukan Oeang Republik Indonesia (ORI).

c. Pada masa Kabinet Ali Sastoamidjojo II dibentuk Biro Perancang Negara yang bertugas menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan 1956-1961. Namun RPLT ini tidak dapat dijalankan.

3. Kehidupan Sosial

Partai politik mengkoordinasi masyarakat dengan membentuk organisasi massa (ormas), khususnya menghadapi Pemilu 1955. Keadaan sosial-ekonomi yang kian merosot menguntungkan partai-partai kiri yang tidak duduk dalam pemerintahan untuk memengaruhi massa.

Upaya penggiringan massa juga dilakukan melalui pers sebagai sarana komunikasi terutama terbitan koran dan radio makin berkembang. Ciri umum dari pers pada masa demokrasi liberal ditandai dengan prinsip-prinsip liberal dalam penulisan berita, tajuk rencana, dan pojok. Pada umumnya pers kurang memiliki segi komersial, meskipun telah diasuh secara liberal.

Meskipun kehidupan sosial dan ekonomi termasuk dalam kategori berat, kehidupan budaya pada masa Demokrasi Liberal termasuk maju. Kebebasan berekspresi sangat dinikmati oleh beberapa kalangan. Pemerintah mendirikan Akademik Seni Rupa Indonesia (ASRI) yang dibagi menjadi lima bagian, yaitu seni lukis, patung, ukir, reklame, dan pendidikan guru gambar. Di Solo beberapa pelukis bergabung dengan Himpunan Budaya Surakarta.

Sistem persekolahan pada zaman Demokrasi Liberal secara formal terdiri atas jenjang pendidikan TK, pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Usaha penyesuaian yang dilakukan antara lain bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk semua Sekolah Rakyat (SR) negeri termasuk SR partikelir dan subsidi. Pemerintah mulai tahun 1950 juga memprioritaskan pembangunan universitas-universitas untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Untuk itu, dikeluarkan UU Darurat No. 7 Tahun 1950 yang mewajibkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengambil tindakan dalam mengonsolidasikan universitas-universitas di Indonesia.

C. Perkembangan Kehidupan Bangsa Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin

Setelah selama hampir 10 tahun berada dalam demokrasi liberal, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan dekrit ini, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin.

1. Kehidupan Politik

Istilah demokrasi terpimpin untuk pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno ketika membuka sidang Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Menurutnya demokrasi terpimpin adalah demokrasi khas Indonesia yang diarahkan oleh "hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan".

a. Kebijakan Dalam Negeri

Setelah berhasil melaksanakan dekrit, Presiden Soekarno kemudian membawa kebijakan dengan mengeluarkan produk hukum lain yang ia beri nama Penetapan Presiden (Penpres) yang mempunyai kedudukan dan kekuatan sama dengan Undang-Undang (UU) atau bahkan lebih besar lagi. Padahal, seharusnya Penpres dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Contoh Penres yang dikeluarkan Presiden Soekarno dan menyimpang adalah Penpres No. 2 Tahun 1959 untuk membentuk MPRS; Penpres No. 3 Tahun 1959 untuk membubarkan DPR hasil Pemilu; Penpres No. 4 Tahun 1960 untuk membentuk DPR-GR sebagai pengganti DPR yang dibubarkan.

b. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri yang dikembangkan pada masa Demokrasi Terpimpin sebagai berikut.

1) Perjuangan merebut kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, Indonesia.

2) Konferensi Indonesia dengan Malaysia (1963-1964), bermula dari pembentukan Federasi Malaysia yang dilontarkan oleh PMI Malaysia Tengku Abdul Rahman pada tanggal 17 Mei 1961. Menurutnya, Federasi Malaysia nantinya akan terdiri atas Malaysia, Singapura, Serawak, dan Sabah.

3) Pembentukan Gerakan Non-Blok yang bermula dari sebuah Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1955.

4) Keluar dari keanggotaan PBB, karena PBB menerima malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

2. Kehidupan Ekonomi

Kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin juga tidak kunjung membaik. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi sebagai berikut.

a. Pembentukan badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas)

Dewan Perancang Nasional (Dapernas) dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Moh. Yamin. Hasil yang dicapai, dalam waktu 1 tahun Dapernas berhasil menyusun Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahapan tahun 1961-1969 yang disetujui oleh MPRS. Pada tahun 1963, Dapernas diganti dengan badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappernas) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappernas adalah menyusun rancangan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang, baik secara nasional maupun daerah, serta mengawasi dan menilai pelaksana pembangunan.

b. Penurunan Nilai Mata Uang (Devaluasi)

Tanggal 24 Agustus 1959 pemerintah mendevaluasi mata uang Rp 1.000,00 menjadi Rp 100,00 dan Rp 50,00 adapun yang dibawah Rp 100,00 tidak didevaluasi. Tujuan didevaluasi untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan.

c. Pernyataan Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Pada tanggal 29 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi (Dekon) di Jakarta. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imprealisme untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berpegang pada sistem ekonomi berdikari.

d. Pembentukan Bank Sentral

Berdasarkan Penpres No. 7 Tahun 1965 dibentuklah Bank Tunggal Milik Negara. Tugas Bank ini adalah menjalankan aktivitas-aktivitas bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum. Keadaan ini berlangsung terus sampai Bank Tunggal itu dibubarkan dengan berlakunya UU No. 13 Tahun 1968.

3. Kehidupan Sosial dan Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat pada masa Demokrasi Terpimpin banyak dipengaruhi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI melakukan infiltrasi terhadap beberapa organisasi masyarakat, seperti Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Rakyat (PR), dan Lemabga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

Konsep Nasakom menjadi sebuah sarana legal untuk bergerak di segala aspek kehidupan. Kekuatan politik PKI saat itu hanya bisa diimbangi oleh kekuatan TNI AD. Surat kabar dan majalah yang tidak seirama dengan semangat Nasakom harus menyingkir atau tersingkir.

Di bidang pendidikan, pada tahun 1950-an murid-murid sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas mulai melimpah dan semuanya mengharapkan dapat melanjutkan pendidikannya. Mereka adalah produk pertama dari sistem pendidikan setelah kemerdekaan. Oleh karena itu, dibangunlah perguruan tinggi hampir di setiap provinsi meskipun sarana dan prasarananya belum siap.