I. Pengertian Administrasi
1. Administrasi (administration) adalah rangkaian perbuatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi timbul karena 3 faktor:
a. Sekelompok manusia
b. Tujuan tertentu
c. Kerjasama
2. Rangkaian perbuatan yang disebut administrasi itu banyak sekali macamnya. Walaupun demikian dapat dibedakan dalam 8 pola:
a. Organisasi - perbuatan yang menyusun pembagian kerja dan jalinan hubungan kerja sehingga tercipta suatu struktur kerjasama yang teratur.
b. Manajemen - perbuatan yang menggerakkan orang-orang dan mengerahkan segala fasilita agar tujuan usaha kerjasama benar-benar tercapai.
c. Tatahubungan - perbuatan yang menyampaikan berita dari seseorang kepada pihak lain.
d. Kepegawaian - perbuatan yang mengurus penggunaan tenaga kerja manusia mulai penerimaannya sampai pemberhentiannya.
e. Keuangan - perbuatan yang bertalian dengan segi-segi pembiayaan (faktor uang) dalam usaha kerjasama.
f. Perbekalan - perbuatan yang mengurus penyediaan, penggunaan dan pemeliharaan benda/ alat yang diperlukan dalam usaha kerjasama.
g. Ketatausahaan - perbuatan yang mengenai pembuatan, pengiriman dan penyimpanan keterangan-keterangan untu keperluan bertindak dan kelancaran usaha kerjasama.
h. Hubungan Masyarakat - perbuatan yang mengusahakan saling pengertian dan hubungan baik dengan masyarakat sekeliling.
3. Apabila rangkaian perbuatan dalam rangka kerjasama di lakukan oleh aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan, ini disebut administrasi negara (public administration).
II. Administrasi Negara di Indonesia
4. Pada saat ini Kepulauan Indonesia sedang berlangsung administrasi negara. Sekelompok manusia yang disebut Bangsa Indonesia sedang bekerjasama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha ini dinyatakan dalam suatu blue-print yang dinamakan Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. (Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 dengan lampirannya 17 jilid buku yang berisi garis-garis besar pola pembangunan bagi Indonesia).
5. Pembangunan masyarakat adil dan makmur tidak akan tercapai apabila kedelapan aktivita administrasi tersebut di atas tidak mendapat perhatian sebaik-baiknya. Hal ini juga ditekan oleh Presiden RI dalam Amanat Pembangunannya yang tertulis tanggal 28-8-1959 kepada Dewan Perancang Nasional. Di bawah judul "Faktor Administrasi Negara" beliau menyatakan:
"Dalam pembangunan raksasa, maka organisasi dan administrasipun menentukan keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan dari suatu planning. Walaupun planning itu telah disusun dengan sebaik-baiknya, semuluk-muluknya, akan tetapi dengan organisasi dan administrasi yang tidak teratur dan tepat, maka rencana itu mungkin akan merupakan suatu impian belaka. Oleh karenanya faktor itu harus dilaksanakan dengan aik di semua instansi dan/ atau lembaga yang mengatur kebijaksanaan politik, ekonomi, dan sosial bagi masayrakat. Birokrasi yang berlebih-lebihan yang merajalela di instansi Pemerintah mengakibatkan pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu sehari menjadi berbulan-bulan.Mismanagement dan korupsipun merupakan suatu kebobrokan atau faktor penghalang dalam suatu masyarakat yang disebabkan kurangnya ahli-ahli terutama dalam bidang administrasi kenegaraan. Penempatan tenaga ahli pada Dewan Perancang Nasional dan pelaksanaan perancang pembangunan harus dipertimbangkan dari sudut bakat, kecakapan dan keahlian yang dibutuhkan".
6. Di sana-sini dalam 17 jilid buku Garis-garis Besar Pola Pembangunan juga dinyatakan berbagai aktivita administrasi yang harus dijalankan untuk berhasilnya pembangunan Indonesia. Misalnya buku jilid III, paragraf 393, pagina 477-478 menggariskan langkah-langkah untuk mencapai efisiensi pemerintahan, yaitu dengan:
1) menghilangkan jawatan-jawatan kembar.2) tugas departemen/ jawatan perlu ditinjau kembali.
3) perlu adanya rencana bersama.
4) tenaga teknis harus cukup.
5) harus ada penyeragaman administrasi.
6) perbelanjaan minimum dicukupi.
7) adanya pengawasan yang baik.
8) diadakan sistem laporan tiap-tiap tugas.
9) tembusan-tembusan surat yang tidak perlu supaya ditiadakan.
10) adanya management yang baik dan otorisasi yang tepat.
III. Pentingnya Ilmu Administrasi Negara
7. Upaya dapat menjelaskan aktivita administrasi yang sebak-baiknya, orang membutuhakan bantuan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan prinsip, pedoman dan teknik bekerja. Kelompok pengetahuan teratur yang mempelajari tentang administasi dinamakan ilmu administrasi (administrative science). Orang yang mempelajari ilmu administrasu dengan maksud agar setiap tujuan yang diusahakan dalam suatu kerjasama dapat tercapai secara efisien. Jadi tidaklah cukup kalau hanya dapat mencapai tujuan saja, melainkan haruslah terdapat efisiensi pada berhasilnya tujuan itu.
8. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu usaha dengan hasilnya. Dari segi hasil, suatu usaha dapat dikatakan efisien apabila dengan usaha yang tertentu dapat mencapai hasil yang maksimal. Dari segi usaha, efisiensi tercapai apabila suatu hasil tertentu dapat terlaksana dengan usaha yang minimal. Pengertian "usaha" dapat dikembalikan kepada 5 faktor, yaitu pikiran, tenaga, waktu, ruang, dan benda (termasuk uang).
9. Segugusan ilmu administrasi yang mempelajari tentang bagaimana aparatur pemerintah dapat bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan-tujuan kenegaraan disebut ilmu administrasi negara (public administration).
10. Untuk istilah "ilmu administrasi negara" di Indonesia terdapat beberapa sinonim:
a) Ilmu Ketatanegaraan - istilah UU Perguruan Tinggi tahun 1961 No. 22
b) Ilmu Tatpraja - istilah Universitas Krisnadwipajana di Jakarta (1956) dan Universitas 17 Agustus di Makassar (1957).
c) Ilmu Ketataprajaan - istilaah Perguruan Tinggi Ketataniagaan dan Ketataprajaan di Jakarta (1957).
d) Ilmu Pemerintah - istilah Mr Tjia Kok Tjiang dalam brosurnya berjudul Arti dan Bidang Ilmu Pemerintah (1957).
e) Ilmu Pemerintahan - istilah sebagai terjemahan Bestuurkunde dari buku Prof. G. A. van Poelje, Algemene Inleiding tot de Bestuurskunde (Diterjemahkan oleh Drs. B. Mang Reng Say, 1959). Menurut van Polje, de bestuurskunde leert, hoe men de openbare diensten het beste inricht en leidt (ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana orang menyusun dan memimpin dinas-dinas pemerintah secara baik-baiknya).
f) Ilmu Ketatausahaan-negaraan - disebut oleh E. utrecht dalam Majalah Padjadjaran (Majalah Ilmu Hukum & Pengetahuan Masyarakat), I/ 2, November 1958, p. 63.
IV. Perkembangan Ilmu Administrasi Negara
11. Ilmu administrasi negara mula-mula tumbuh pada tingkat haminte. Ini di Jerman disebut Kommunalwissenschaft yang mempelajari bagaimana seharusnya suatu kerajaan diperintah dan diselenggarakan (1729). Tapi Kameralwissenschaft sangat luas karena meliputi ajaran pemerintahan, ekonomi, keuangan, kepolisisan, dan pengetahuan tentang alam (pertanian, pertambangan, pertukangan, dan kepabrikan). Dalam perkembangan selanjutnya di Jerman kemusian Lorenz von Stein membina apa yang dinamakan Verwaltungswissenschaft sebagai ilmu yang khusus mempelajari tentang pemerintahan (administrasi negara umumnya). Di Negara Belanda ini dinamakan bestuurswetenschap atau bestuurskunde.
12. Di negara-negara Latin ilmu administrasi negara juga mendapat perhatian. Pada 1808 Jean-Charles Bonin di Paris menerbitkan bukunya berjudul Principles d'administration publique.
13. Di negara-negara Anglo-Saxon istilah "public administration" mulai dipergunakan pada akhir abad 18 (USA). Kemudian Woodrow Wilson dengan karangannya "The Study of Administration" (1887) meletakkan dasar perkembangan ilmu administrasi negara di USA. Sejak 1920 ilmu ini berkembang sangat pesat di negara tersebut sampai sekarang.
14. Dewasa ini ilmu administrasi negara diajarkan pada hampir semua universitas di seluruh dunia. Sebagai contoh misalnya:
a. Belgia - University of Louvain
b. Brazilia - Brazilian School of Public Admnistration
c. Jerman - Hochschule fur Verwaltungwissenschaften Public Administration
d. India - University of Nagpur, Department of Public Administration
e. Iran - University of Teheran, Law Faculty
f. Italia - University of Bologna, Advanced School of Administrative Sciences
g. Inggris - University of London, London School of Economics and Political Science
h. Perancis - Ecole Nationale d'Administration
i. Turki - University of Ankara, Faculty of Political Sciences
j. USA - Cornell University, Graduate School of Business and Public Administration. Harvard Graduate School of Public Administration. University of California, School of Public Administration.
Sebuah organisasi internasional yang mengembangkan ilmu administrasi terdapat di Brussel, yaitu International Institute of Administrative Sciences. Dibentuk dalam 1930 dan mempunyai 70 anggota negara (sampai 1961). Menerbitkan majalah International Review of Administrative Sciences.
Untuk bahan-bahan yang lebih lengkap tentang perkembangan ilmu administrasi negara di luar negeri, bacalah:
a) Molitor, Andre, The University Teaching of Social Sciences: Public Administration, 1959
b) Poelje, G. A. van, (Prof. Dr), Algemene Inleaiding tot de Bestuurskunde, (terjemahan Drs B. Mang Reng Say dengan judul Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan, 1959)
c) The Liang Gie, (Drs), Pengertian, Kedudukan, dan Perincian Ilmu Administrasi, 1963
d) Waldo, Dwight, (Prof.), The Study of Public Administration, (terjemahan Drs Slamet W. Atmosudarmo dengan judul Pengantar Study Public Administration, 1961
15. Di Negara Republik Indonesia dalam 1954 Pemerintah mengundang 2 Sarjana bernama Edward H. Litchfield dan Alan C. Rankin untuk mempelajari kemungkinan pendidikan dalam bidang administrasi di Indonesia. Mereka menyiapkan sebuah laporan dengan judul Training for Administration in Indonesia. Dalam 1959 ada lagi 2 sarjana lain bernama Lynton K. Caldwell dan Howard L. Timms yang membuat laporan berjudul Developing Managerial Resources in Indonesia.
16. Sejak 1956 di Indonesia oleh pihak swasta mulai dikembangkan pengajaran dalam bidang administrasi negara. Lembaga-lembaga pendidikan yang dibentuk misalnya:
a) Fakultas Tata-praja, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta
b) Fakultas Tata-praja, Universitas 17 Agustus, Makassar
c) Perguruan Tinggi Ketataniagaan dan Ketataprajaan, Jakarta
Dalam lingkungan perguruan tinggi pemerintah, ilmu administrasi negara pada umumnya diajarkan sebagai bagian/ jurusan dalam lingkungan Fakultas Sosial dan Politik, misalnya di Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta) dan Universitas Pajajaran (Bandung). Selanjutnya Pemerintah telah mendirikan pula Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (Malang) dan Perguruan Tinggi Dinas Ilmu Administrasi Negara (Jakarta) di sampingnya lembaga-lembaga pendidikan non-akademis yang memberikan latihan-latihan jabatan kepada pejabat/ pegawai negeri yaitu Lembaga Administrasi Negara (Jakarta) dan Balai Pembinaan Administrasi (dalam lingkungan Universitas Gadjah Mada).
17. Penerbitan-penerbitan berkala dalam bidang administrasi yang telah muncul di Indonesia ialah:
a) Majalah Administrasi Negara (dan juga sebuah bulletin lainnya)
Penerbit: Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
b) Bulletin Balai Pembinaan Administrasi
Penerbit: Balai Pembinaan Administrasi, Yogyakarta
c) Majalah Akuntansi & Administrasi
Penerbit: Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta
d) Majalah Manager
Penerbit: PT Mantrust, Bandung
18. Dengan telah adanya sarjana-sarjana ilmu administrasi negara, dalam 1960 di Jakarta telah dibentuk Perhimpunan Sarjana Ilmu Administrasi Negara yang bertujuan mempelajari, memperdalam dan memperkembangkan ilmu administrasi negara dengan seluas-luasnya dan menyumbangkannya dalam rangka pembangunan administrasi negara.
V. Penutup
19. Ilmu Administrasi perlu dipelajari oleh setiap pejabat yag memimpin suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang dokter yang membuka praktek partikelir mungkin tidak memerlukan ilmu administrasi, tapi apabila ia menjadi direktur sebuah rumah sakit diperlukanlah ilmu administrasi agar lembaganya itu berjalan dengan teratur dan efisien. Demikian pula seorang insiyur yang diangkat menjadi kepala Jawatan Pekerjaan Umum perlu mempelajari ilmu administrasi agar jawatannya dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Seorang sarjana hukum yang menjabat sebagai rektor universitas merupakan pula seorang maneger yang harus mengerti prinsip-prinsip dalam ilmu administrasi.
20. Bagi para pejabat/ pegawai negeri dan calon-calon karyawan pemerintah yang bertugas memimpin sesuatu dinas apapun, pengetahuan tentang administrasi negara merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki. Hanya dengan bekal pengetahuan tersebut, dapatlah penyelenggaraan semua dinas pemerintah berjalan secara teratur dan efisien. Inilah salah satu kunci menuju kepada masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pendidikan dalam bidang administrasi negara adlaah suatu keharusan, baik pendidikan itu bersifat akademis dalam lingkungan perguruan tinggi maupun hanya berupa latihan jabatan secara berkala dan dalam waktu yang singkat. hal ini juga digariskan dalam pola pembangunan nasional semesta berencana Indonesia (Jilis XII, paragraf 1144 pagina 2464 dan paragraf 1162 pagina 2576) yang menetapkan agar dilakukan usaha-usaha yang berikut:
"Menyelenggarakan pendidikan secara besar-besaran mengenai tenaga-tenaga teknis dan tenaga-tenaga pimpinan, dan mengadakan latihan-latihan management".
"Untuk memperbaiki management, baik sekali apabila tidak hanya dalam sektor partikulir, akan tetapi dalam sektor pemerintahanpun para pemimpin mengikuti latihan-latihan".
Post a Comment
Post a Comment