Iklan

Ad Unit (Iklan) BIG

Soal & Pembahasan TWK : Pancasila & UUD 1945

Post a Comment

Soal & Pembahasan

1. Penyelenggara Yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor …
a. 22 tahun 1998
b. 28 tahun 1998
c. 32 tahun 1998
d. 34 tahun 1999
e. 18 tahun 2000
Jawaban :
Cukup Jelas (A)

2. Pembukaan UUD 1945 tercantum dalam Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal …
a) 29 Mei 1945
b) 1 Juni 1955
c) 22 Juni 1945
d) 14 Juni 1945
e) 17 Agustus 1945
Jawaban :
Piagam Jakarta (Jakarta Charter) ditandatangani sekaligus disahkan oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini awalnya akan dijadikan teks kemerdekaan, tetapi kemudian dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945. (C)

3. Tata urutan perundang-undangan yang memegang urutan paling rendah adalah …
a. Peraturan daerah
b. Peraturan Pemerintah
c. Keppres
d. UU
e. Perpu
Jawaban :
Berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, tata urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia adalah:
1) UUD 1945
2) Ketetapan MPR RI
3) Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
5) Peraturan Pemerintah
6) Keputusan Presiden
7) Peraturan Daerah (A)

4. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, siding MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya … dari jumlah anggota MPR.
a) 1/2
b) 3/4
c) 3/5
d) 2/3
e) 4/5
Jawaban :
Ketetapannya terdapat pada pasal 37 ayat 3 UUD 1945 (D)

5. Dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila ditetapkan oleh …
a. Panitia Sembilan
b. BPUPKI
c. Jepang
d. PPKI
e. KNIPiR.
Jawaban :
Dalam sidangnya yang pertama, pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 BPUPKI membahas asas dan dasar Negara Indonesia Merdeka, lahirah Pancasila. (B)

6. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar Negara pada tanggal…
a) 29 Mei 1945
b) 30 Mei 1945
c) 31 Mei 1945
d) 1 Juni 1945
e) 22 Juni 1945
Jawaban :
Pada Sidang BPUPKI yang pertama tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar Negara RI, yang beliaunaakan “Pancasila”, yaitu:
1) Kebangsaan Indonesia
2) Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan
3) Mufakat atau Demokrasi
4) Kesejahteraan Sosial
5) Ketuhanan Yang Maha Esa (D)

7. Otonomi Daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor …
a) 25 tahun 1992
b) 25 tahun 1999
c) 8 tahun 2001
d) 23 tahun 2004
e) 32 tahun 2004
Jawaban :
Uu No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur oleh UU No. 32 tahun 2004. (E)

8. Sebagai norma dasar, Pancasila mengandung makna bahwa nilainya bersifat……. 
a) Fleksibel 
b) Normatif 
c) Rigid 
d) Imperatif 
e) Semantik
Jawaban :
Pancasila mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kritera pencapaian tujuan bangsa Indonesia (B)

9. Pokok ajaran sosialisme yang sejalan dengan ajaran pancasila adalah…..
a) Negara harus memelopori upaya penghapusan hak milik pribadi
b) Negara harus menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh
c) Pemerintah negara harus dijalankan oleh diktator ploterariat
d) Kaum buruh harus melakukan perjuangan melawan kelas atas dan menengah.
e) Semua alat negara dipergunakan untuk mewujudkan komunisme
Jawaban :
Memperjuangkan dan menjami hak kaum buruh merupakan salah satu bentuk aplikasi sosialisme yang terdapat dalam pancasila (B)

10. Perbuatan berikut yang mencerminkan pengamalan sila kedua pancasila adalah …
a) Menciptakan senjata nuklir
b) Mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia
c) Melakukan perundingan dengan Negara lain mengenai batas Negara agar tidak terjadi konflik
d) Menjadi inisiator penggalangan dana sebagai modal usaha untuk tetangga yang kurang mampu
e) Ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong yang dilakukan di lingkungan RT
Jawaban :
Sila Pertama : Ketuhanan
Sila Kedua: Kemanusiaan, hak asasi , kekeluargaan bangsa-bangsa, pengembangan berbagai bidang seperti bidang ekonomi, kemanusiaan, iptek, dan kebudayaan untuk kesejahteraan manusia
Sila Ketiga: Persatuan, nasionalisme, kedaulatan, NKRI harga mati
Sila Keempat: Demokratisasi, musyawarah, kepemimpinan yang adil
Sila Kelima: Keadilan dalam bidang social, ekonomi, hukum, ekonomi, dan kebudayaan. (B)

11. Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti...
a) Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan.
b) Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang pertama.
c) Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan pribadi
d) Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan
e) Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan
Jawaban :
Cukup jelas (D)

12. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dilihat dari proses terjadinya perubahan…..
a) Perintis hidup bangsa Indonesia
b) Dasar filsafat negara Indonesia
c) Perjanjian luhur bangsa Indonesia
d) Pedoman hidup bangsa Indonesia
e) Kepribadian bangsa Indonesia
Jawaban :
Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dilihat dari proses terjadinya perubahan dasar filsafat negara indonesia. (B)

13. Masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan batin adalah masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ....
a) Pakaian, kendaraan, dan rumah tinggal
b) Pakaian, rumah tinggal dan makan
c) Rumah tinggal, makan, dan kendaraan
d) Rumah tinggal, alat komunikasi, dan kebun
e) Kebun, makan dan kendaraan.
Jawaban :
Yang merupakan kebutuhan primer (pokok) manusia adalah sandang (pakaian), pangan (makan), papan (tempat tinggal). (B)

14. Pada dasarnya UUD 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai dengan pasal 37, dengan persyaratan ....
a) Dihadiri oleh ½ jumlah anggota MPR dan semua anggota setuju
b) Disetujui oleh ½ jumlah anggota MPR dan dihadiri 2/3 jumlah anggota MPR.
c) Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh ½ yang hadir.
d) Dihadiri dan disetujui oleh ½ jumlah anggota MPR lebih satu (1/2 + 1) jumlah anggota MPR.
e) Dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir.
Jawaban :
Pada dasarnya UUD 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai dengan pasal 37, dengan persyaratan dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh ½ yang hadir. (C)

15. Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945; negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk ....
a) Republik
b) Presidensial
c) Parlementer
d) Demokrasi
e) Monarki
Jawaban :
Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945; negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. (A)

16. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat sehingga kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat sepenuhnya dilakukan oleh ....
a) DPR dan MPR
b) DPA dan BPK
c) Presiden
d) DPR
e) MPR
Jawaban :
Cukup jelas (A)

17. Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai ....
a) Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan
b) Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah.
c) Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan dimana saja.
d) Kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan
e) Kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi
Jawaban :
Cukup jelas (A)

18. Prinsip-prinsip dasar demokrasi telah tercermin dalam kehidupan masyarakat desa, terutama pada saat mengatasi pekerjaan yang membutuhkan tenaga bersama, yaitu dengan cara seperti di bawah ini, kecuali ....
a) Partisipasi
b) Berdoa
c) Sumbangan
d) Gotong royong
e) Kerja bakti
Jawaban :
Cukup jelas (B)

19. Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik lima tahun sekali. Sirkulasi ini didasarkan pada UUD 1945 :
a) Bab III Pasal 4 ayat (1)
b) Bab IV Pasal 16 ayat (2)
c) Bab I Pasal 1 ayat (2)
d) Bab IV Pasal 18
e) Bab II Pasal 2 ayat (2)
Jawaban :
Bab IV Pasal 16 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan tentang mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik lima tahun sekali.

20. Sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah ....
a) Pro aktif
b) Eksklusivisme
c) Kuriositas
d) Adaptif
e) Profesionalisme
Jawaban :
Esklusivisme berarti paham yg mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dr masyarakat: di kota besar terdapat gejala, terutama pd orang yg berada.(B)

21. Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita-cita. Padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan ....
a) Ketuhanan Yang Maha Esa
b) Kemanusiaan yang adil dan beradab
c) Persatuan Indonesia
d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jawaban : 
Padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan Kemanusiaan yang adil dan beradab. (B)

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter